CIMAHI, RIN - Kurang lebih sekitar 1000 pengunjuk rasa dari 5 Aliansi organisasi buruh se Kota Cimahi mendatangi DPRD Kota Cimahi, menggelar orasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat merugikan Masyarakat, di depan Gedung DPRD Kota Cimahi, Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No.5, Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Senin (19/9/2022).
Ketua DPRD Kota Cimahi Ir. Achmad Zulkarnain, MT, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Fraksi Demokrat Rini Marthini, SE dan menyusul Walikota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P., mereka naik ke atas podium mobil Pendemo untuk ikut berorasi .
Seperti yang di sampaikan Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain dengan sapaan akrab Zul ini, pihaknya selaku Ketua DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara tegas siap mendukung Kaum Buruh dan masyarakat Kota Cimahi, agar Pemerintah Pusat Presiden Joko Widodo menurunkan kembali kenaikan harga BBM ini,
"Kami selalu bersama dengan aspirasi masyarakat yang selalu kita perjuangkan," kata Zul.
Bahkan, sebelumnya pihak DPRD telah menerima aspirasi yang sama dari berbagai elemen masyarakat, baik dalam bentuk audensi yang disampaikan beberapa Organisasi Pemuda, maupun aksi unjuk rasa yang di sampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi,
"Juga dari Gabungan Mahasiswa Kota Cimahi, dalam hal yang berbeda, bersepakat bahwa seluruh anggota DPRD Kota Cimahi yang mewakili masyarakat, tentunya akan bersama-sama dengan masyarakat Cimahi dalam menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi di Indonesia," tegas Zul.
Disamping itu, dikatakan Zul Kembali, karena yang memberikan keputusan tersebut adalah pemerintah pusat,
"Maka kami sebagai lembaga pemerintahan di Kota Cimahi, dengan tertib secara administrasi menyampaikan aspirasi ini, dengan mengirimkan surat secara langsung kepada Presiden Indonesia," bebernya.
Zulpun berharap, dengan cara melayangkan surat langsung kepada Presiden Joko Widodo, Mudah-mudahan,
"Alloh SWT melembutkan hati beliau, dan kembali memutuskan kebijakan yang pro dengan masyarakat, seiring dengan kenaikan BBM bersubsidi, mudah-mudahan beliau mau menurunkan harga BBM," ujar Zul.
Begitu pula disampaikan oleh Walikota Cimahi Ngatiyana, yang ikut naik ke atas podium mobil pengunjuk rasa,
Menurut Ngatiyana, pihaknya mendukung para aksi demo untuk memperjuangkan kehidupan rakyat banyak,
"Saya selaku Pemerintah Kota Cimahi, ikut serta prihatin kepada rekan-rekan semua, jadi saya harapkan kepada rekan-rekan agar tetap semangat, memperjuangkan hak kita," ujar Ngatiyana.
"Kita perjuangkan, hanya Alloh SWT yang meridhoi, bila kita mempunyai niatan yang baik," tutur Ngatiyana.
Ngatiyanapun meminta kepada kaum buruh yang sedang berunjuk rasa, agar dapat tertib dan kondusif dalam menggelar aksinya tersebut.
"Saya sangat bersyukur kepada rekan-rekan buruh dari Aliansi semuanya, ternyata Kota Cimahi benar-benar kompak, menjaga mencintai Kota Cimahi," bangganya.
Selanjutnya kata Ngatiyana, pihaknya turut serta dan mendorong hingga mendapatkan hasil yang maksimal.
Sedangkan pernyataan kongkrit Pemerintah Kota Cimahi, Ngatiyana menegaskan,
"Saya selaku Pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat, turut berprihatin, dan mudah-mudahan semua dapat terlaksana seperti apa yang dikehendaki, khususnya untuk kenaikan BBM bersubsidi," ulasnya.
Diharapkan Ngatiyana, dengan dukungan aksi unjuk rasa buruh ini, ada perobahan dari pemerintah pusat, agar dapat menurunkan harga BBM ini.
Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Fraksi Demokrat Rini Marthini, SE, pihaknya sangat mendukung aksi buruh dan mahasiswa untuk diturunkannya kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintahan pusat,
"Senada dengan Ketua DPRD, Kami dari Partai Demokrat, menolak kenaikan BBM bersubsidi yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah," tegas Rini.
Bahkan Rini berjanji bahwa pihaknya siap mendukung dan mengawal aspirasi dari buruh dan mahasiswa, yang melakukan aksinya secara tertib,
"Kami juga sebagai wakil masyarakat banyak menerima keluhan ini, dimana kita baru saja bangkit dari Covid-19, tiba-tiba dengan kenaikan BBM bersubsidi ini, tentunya sangat menyusahkan dan menyengsarakan masyarakat semua," ungkap Rini.
Selanjutnya kata Rini, pihak anggota DPRD Kota Cimahi telah menyatakan sikap akan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi, melalui Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
"Menindaklanjuti dari hasil penerimaan unjuk rasa, pada tanggal 19 September 2022 yang dilakukan oleh Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Cimahi, yang terdiri dari, SPSI 92, KSPSI, SPN, SSPMI, Gopsi, Kasbi dan Mahasiswa," terang Rini.
Pernyataan DPRD Kota Cimahi mengajukan kepada pemerintah pusat terdiri dari cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Maka dengan ini kami, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, menyatakan sikap bersama dengan rakyat, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena semakin memberatkan kehidupan kaum buruh khususnya, yang selama ini dua tahun tidak naik upahnya," ungkapnya.
Yang disesalkan oleh Rini, dengan kenaikan BBM bersubsidi ini, imbasnya kenaikan bahan pokok dan ongkos transportasi naiknya melonjak tinggi.
Akhirnya surat pernyataan sikap dari anggota DPRD Kota Cimahi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, yang di tandatangani oleh Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain, akan segera di layangkan kepada pemerintahan pusat melalui Sekretaris Negara. (Sinta)
0 Komentar