Tantangan Yang Harus Dihadapi Pemerintah Dalam Mendorong Transformasi Birokrasi Digital

Rahman syahrul awal universitas Padjajaran

Ragam Indonesia News 2 Juli 2022

 

Birokrasi yang cerdas dan ringan yang mampu bertindak cepat atas permintaan Presiden
Joko Widodo adalah aparatur pemerintahan dengan struktur yang sederhana namun kaya akan fungsi dan peran. Tentu saja, sistem ini menuntut pejabat lokal terpilih untuk sepenuhnya
memainkan perannya di bidang kompetensi. Pemerintah meyakini kondisi ini dapat diciptakan dengan memindahkan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Komitmen pemerintah ini
membuka jalan bagi perubahan bagi pemerintah pusat dan daerah yang menginginkan reformasi
birokrasi secara menyeluruh.

Namun, hal ini juga harus didukung oleh misi presiden, dengan
komitmen manajemen terhadap struktur organisasi pemerintahan untuk terus “menyederhanakan
birokrasi yang kohesif”. Kamuflase tidak hanya mengubah posisi fungsionalnya, tetapi ada juga
gagasan tentang posisi struktural "di depan dan di belakang sebagai satu.
Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan. Perubahan yang tengah dialami ini memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa
dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi terdepan.

Namun didalam setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan disertai oleh
berbagai bentuk ketidakpastian. Oleh karena itu Pemerintah harus mengupayakan berbagai
strategic planning diantaranya perencanaan reformasi birokrasi, kelancaran komunikasi dengan
lembaga-lembaga tinggi negara dan pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat
luas, agar ketidakpastian tersebut tidak melahirkan perselisihan paham dan ketegangan yang
meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga akan lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan
efektif. Dalam mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, tentunya ASN juga dituntut untuk
memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Lalu, bagaimana cara Kemenpan RB melakukan pembinaan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memberikan pelayanan publik yang
maksimal?.

Perkembangan teknologi informasi terutama komputerisasi dan media sosial
mempermudah cara kerja birokrasi. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut juga memfasilitasi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan menuntut pelayanan yang lebih baik dari ASN.

Maka, ASN harus memberikan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan SDM yang
profesional, tata kelola pemerintahan, dan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan. Mau tidak mau ASN harus selalu open minded, terus melakukan inovasi, dan menyederhanakan proses kerja. ASN harus memanfaatkan kemajuan teknologi, pengetahuan,
serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.

Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi digital menuju era masyarakat informasi. Kemajuan
teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membukapeluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar
secara cepat dan akurat.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor
yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi
perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari
perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah dilaksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju
masyarakat informasi.

Perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya pemerintahan yang
bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
Pemerintah harus
mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu :
1. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas
di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau
secara interaktif,
2. Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar. Dengan demikian
Pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan
kebijakan negara.

Pemerintah Indonesia selama pandemi Covid-19 terus memperbaiki semua kebijakan,
terutama yang terkait dengan kesehatan, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, dan
pemulihan ekonomi. Berbagai program perlindungan sosial telah dilaksanakan untuk
menghadapi dampak pandemi terhadap masyarakat rentan yang semakin menderita kemiskinan.

Selain meningkatkan perlindungan sosial, pandemi Covid-19 dapat menjadi pendorong bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi digital mereka. Pasalnya, gaya hidup semua lapisan masyarakat saat ini dipaksa untuk beradaptasi menggunakan teknologi informasi berbasis transformasi digital. 

Pemerintah juga dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan kebijakan yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Kementerian
PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mendorong percepatan dan inovasi
transformasi digital dalam pelayanan publik di masa pandemi. Inovasi transformasi digital ini
dilaksanakan oleh pemerintah melalui sistem e-government. Pada masa pandemi Covid-19,
teknologi digital berperan sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dengan merebaknya Covid-19 di hampir seluruh wilayah dan pemberlakuan pembatasan sosial
berskala besar, aktivitas masyarakat akan dibatasi, antara lain pembatasan kegiatan perkantoran,
sekolah, perjalanan luar kota, dan penjualan langsung. Karena keterbatasan tersebut, kebiasaan
masyarakat telah berubah dari aktivitas fisik menjadi kebiasaan berbasis teknologi baru,
berfungsi sebagai media komunikasi, interaksi, kegiatan belajar-mengajar, dan bekerja di rumah.

Pandemi Covid-19 di hampir semua negara di dunia sebenarnya telah menimbulkan banyak
krisis dalam kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, masyarakat dan ekonomi. Ini
termasuk melakukan tugas pekerjaan seharihari. Misalnya, berbagai jenis pekerjaan yang
biasanya dilakukan di kantor telah mengubah mode bekerja di rumah. Misalnya, berbagai jenis
pekerjaan yang biasanya dilakukan di kantor telah berubah mode menjadi bekerja di rumah. Pada
saat yang sama, bagaimana mendapatkan "kepercayaan yang cukup" dalam hasil audit untuk
pekerjaan pengawasan yang perlu langsung ke tempat kejadian. Di masa pandemi Covid-19,
pembatasan pergerakan dan berkumpulnya orang di satu lokasi tentunya menjadi kendala
tersendiri bagi kinerja tugas auditor. Untuk tetap menjalankan tugas pengawasan di masa
pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi industri audit, dan belum jelas kapan akan berakhir.
Transformasi digital merupakan suatu proses penggunaan teknologi untuk menciptakan
hal-hal baru atau memodifikasi proses bisnis, budaya, dan layanan pelanggan, yang bertujuan
untuk memenuhi perubahan model bisnis dan permintaan pasar.

 Transformasi digital dapat
mengubah organisasi bisnis yang semula diselesaikan secara tradisional menjadi sistem digital,
baik dari segi penjualan, pemasaran, dan layanan terhadap pelanggan. Transformasi digital
dimulai menggunakan bagaimana cara kita memikirkan serta terlibat dengan pelanggan. Saat kita
beralih berdasarkan cara konvensional ke aplikasi digital dalam mengelola sebuah usaha, maka kita mempunyai kesempatan untuk menjalankan usaha serta melibatkan pelanggan untuk
menggunakan teknologi secara digital. Transformasi digital bukan hanya sekedar mengenai
teknologi pada bentuk fisik saja, tetapi mengenai nilai, pengoptimalan, serta kemampuan untuk mengikuti keadaan melalui penggunaan teknologi dan informasi yang relevan.

Tantangan Yang Harus Dihadapi Pemerintah Dalam Mendorong Transformasi Birokrasi
Digital yaitu :
1. Kultur atau budaya adalah tantangan yang mau tidak mau menjadi hambatan pertama
dalam proses transformasi digital. Kultur atau budaya di sini juga sering disebut
dengan kebiasaan. Ada kebiasaan yang harus dipaksakan berubah ketika memutuskan
untuk melakukan transformasi ke arah digital. Yang dapat diartikan pula ada
kenyamanan yang terusik dengan transformasi ini. Tantangannya sendiri hadir pada
ketakutan mengubah kebiasaan cara lama. Beberapa pemikiran negatif seperti
bagaimana nantinya kalau transformasi gagal atau transformasi digital bukan
memudahkan tetapi malah menyulitkan akan sering muncul sebagai bentuk ketakutan
akan perubahan.

2. Kolaborasi adalah bagian penting dalam transformasi digital. Transparansi dan
keterbukaan teknologi digital membawa kemudahan dalam kolaborasi. Sayangnya
dalam proses transformasi kolaborasi tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Pasti
ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan, seperti perbedaan kewenangan, izin,
dan lain sebagainya. Untuk masalah ini jalan terbaik adalah dengan menghadapinya,
dengan demikian akan diketahui letak permasalahan dan bisa diselesaikan secara
bersama-sama.

3. Teknologi terus berkembang dengan laju yang semakin cepat. Jika organisasi
kesusahan dalam mengoptimalkan orang-orang dalam tim untuk melakukan
transformasi digital tidak ada salahnya untuk mempekerjakan orang-orang dari luar
dengan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pada akhirnya itu demi
kebutuhan organisasi.
Meningkatnya kasus Covid-19 memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan
pada birokrasi dan sistem pelayanan publik serta melakukan adaptasi menggunakan
perubahan tersebut. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran
virus Covid-19 yang tidak kunjung menurun di Indonesia. Pandemi Covid19 sebagai
pengungkit yg akbar atas penerapan e-Government yg selama ini berjalan relatif lambat
di Indonesia lantaran adanya beberapa keterbatasan atau kendala. Karena pandemi Covid
19, situasinya seolah memaksakan untuk siap tidak siap harus menerapkan metode baru
yang biasa disebut dengan New normal. Pada masa pandemi Covid-19 birokrasi wajib
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pada segala bidang
sektor pemerintahan. Transformasi berdasarkan pelayanan publik konvensional berubah
menjadi e-public service yang harus dilaksanakan segera.

 Salah satu upaya aplikasi e-
public service salah satunya yaitu melalui aplikasi e-Tilang yang diinisiasi oleh Kepolisian Republik Indonesia menjadi bentuk transformasi berdasarkan tilang
konvensional. E-Tilang sendiri sebenarnya adalah sebuah penemuan yang
diselenggarakan POLRI sebagai bentuk dari pelayanan publik.
E-government sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini. Namun, hal tersebut
harus didukung dengan beberapa hal, yaitu pertama, komitmen pemimpin, hal ini sangat
penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan pelayanan publik berbasis
elektronik (e-service). Hal tersebut karena pemimpin atau dalam hal ini penyelenggara
ataupun pelaksana layanan publik dapat berkomitmen dan mengambil keputusan untuk
memberikan pelayanan publik yang prima dengan menerapkan egovernment. Kedua,
sarana dan prasarana, dukungan sarana dan prasarana juga menjadi penting karena tanpa
hal tersebut, maka pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Adapun sarana dan
prasarana tersebut adalah ketersediaan komputer/laptop, jaringan internet, dan
sebagainya. Ketiga, sumber daya manusia, apabila komitmen pemimpin dan sarana
prasarana sudah memadai, namun sumber daya manusia yang dapat mengeksekusi
pelayanan berbasis elektronik tidak ada, maka hal tersebut akan sulit terwujud. Sehingga
dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia (pegawai instansi dan sebagainya)
diperlukan dalam proses pelaksanaan egovernment. Oleh karena itu, di tengah kondisi
Covid-19 ini bukan lagi sebagai penghambat bagi penyelenggara dan/atau pelaksana
pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, melainkan semakin
dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.