Puluhan Mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kota Cimahi, Rabu (7/9/2022)
CIMAHI, RIN - Terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, 3 September 2022 lalu, memancing para mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi.
Puluhan Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD, di Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No.5, Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Rabu (7/9/2022).
Aliansi Mahasiswa menuntut kenaikan BBM yang tentunya akan sangat merugikan masyarakat banyak, karena akan berdampak dengan kenaikan harga bahan makanan pokok.
Ketua DPRD Kota Cimahi Ir. Achmad Zulkarnain dengan sigap menangani aksi tersebut,
"Sebagaimana tadi disampaikan oleh mahasiswa dan juga masyarakat lainnya yang mungkin juga menyampaikan hal yang sama, kami sebagai lembaga perwakilan masyarakat tentunya bersedia untuk melaporkan segala tuntutan kepada Presiden Indonesia, untuk memberikan kebijakan terkait kenaikan BBM tersebut," ujarnya.
Dan demi kepentingan masyarakat banyak, sambung Zul, tentunya kami atas nama seluruh anggota DPRD, siap untuk menandatangani," sigap Zul.
Di sela sela aksi demonstrasi tersebut, Wakil Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Kota Cimahi Dwi Chandra mengatakan, bahwa para mahasiswa menuntut kepada Pemerintah Kota Cimahi dan DPRD Kota Cimahi supaya BBM dapat diturunkan oleh Pemerintah Indonesia.
"Dan kami sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, membutuhkan dukungan dari pihak Pemkot dan DPRD Kota Cimahi dalam hal penandatanganan rekomendasi atas penurunan harga BBM tersebut," terangnya.
Puluhan Polisi dan Satpol PP melakukan pengamanan aksi demo Aliansi Mahasiswa Cimahi di depan gedung DPRD Kota Cimahi
Sebagai mahasiswa, lanjut Dwi, setiap hari kami banyak yang menggunakan kendaraan bermotor atau angkutan umum, tentunya sudah pasti harga akan naik.
"Kenaikan BBM Pertalite dari harga Rp 7.500,- menjadi Rp 10.000, Pertamax dari harga Rp 12.500 menjadi Rp 16.500, dan ini pasti akan berimbas dengan naiknya bahan makanan pokok dan yang lainnya," bebernya.
"Demi kepentingan masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat, ini akan kami perjuangkan semaksimal mungkin," tegas Dwi.
Namun, mahasiswa menolak apabila penandatanganan rekomendasi tersebut tidak disertakan pihak birokrasi.
Dan Zul menegaskan, bahwa pihaknya tidak bisa memaksakan hal itu kepada Walikota,
"Kami tidak bisa memaksa dan melangkahi kewenangan beliau sebagai kepala daerah," tegas Zul.
Akhirnya penandatanganan bersama pihak DPRD dan Walikota Cimahipun batal terjadi.
Adapun mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa yaitu, Serikat Mahasiswa Kota Cimahi (Semmi), Keluarga Mahasiswa Cimahi (Kemaci), dan LSM GBR. (Sinta)
0 Komentar