Bandung Barat, RIN - 23 Desember,Ketegangan antara DPRD Kabupaten Bandung Barat, khususnya Komisi 1, dengan Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir Hasim, ST., M.AP. Ketidakhadiran Pj Bupati dalam rapat internal yang dianggap sangat penting untuk membahas proses seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama menuai kritik dari para anggota DPRD.
Alasan ketidakhadiran Pj Bupati, yaitu mendampingi Gubernur Jawa Barat, dinilai tidak cukup oleh DPRD karena rapat ini berkaitan langsung dengan isu transparansi dan kebijakan penting di tingkat pemerintahan lokal.
Dalam pernyataannya, Ketua Komisi 1, Muhammad Mahmudi, menekankan bahwa pertemuan ini merupakan wujud dari fungsi pengawasan DPRD dan bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik untuk kemajuan bersama.
Hal serupa disampaikan oleh anggota DPRD lain, seperti Sandi dari Fraksi PKB dan Koswara dari Fraksi Gerindra, yang menyoroti pentingnya transparansi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
Ketidakhadiran ini menjadi catatan penting dalam dinamika pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Dengan jadwal rapat yang akan direncanakan ulang, DPRD berharap agar komunikasi dengan Pj Bupati dapat diperbaiki demi keberlanjutan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel bagi masyarakat.
0 Komentar