CIMAHI, RIN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Cimahi menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2024, yang dilaksanakan di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, beberapa pekan lalu.
Acara tersebut dihadiri Pj. Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Barat Jejen Hendra Permana, Ormas dan LSM Kota Cimahi.
Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Barat Jejen Hendra Permana mengutarakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP Provinsi Jawa Barat,
"Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kami Satpol PP Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan Kemendagri dapat memberikan saran dan masukan, sinergitas yang dilaksanakan oleh provinsi, bagaimana mewujudkan Cimahi yang aman dan damai sehingga seluruh stakeholder dapat melakukan aktivitas dengan tenang, itu saja pada intinya," ujar Jejen.
Iapun menerangkan mengenai Damkar yang harus terpisah dari Satpol PP,
"Kalau di Provinsi Jawa Barat, pihak Damkar tidak bergabung dengan Satpol PP, tetapi bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat," ungkap Jejen.
Sementara, Sekretaris Satpol PP Kota Cimahi Titi Ratna Kemala mengatakan sangat bersyukur dengan digelarnya acara FPD Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi,
"Hari ini dilaksanakan FPD dan Alhamdulillah berjalan lancar, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait atas terselenggaranya acara ini sehingga bisa berjalan dengan sukses, lancar, dan aman," ucap Titi.
Seperti apa yang dituturkan Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Barat bahwa Damkar harus terpisah dari Satpol PP, Titi menjelaskan,
"Dulu pada saat pembentukan SOTK baru, dan saya masih menjabat sebagai Kasubag TU, kita sudah memberi saran kepada pihak organisasi, tetapi katanya karena memang rumpunnya Damkar itu subnya dengan Satpol PP," terangnya.
Bila dilihat dari Tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi), ia melanjutkan,
"Memang Damkar itu istilahnya dengan Bencana Kebakaran, kalau BPBD kan itu Bencana Alam, jadi kalau secara logika itu bisa menyatu, bisa disatukan," papar Titi.
Tetapi, sambung Titi, mungkin pemikiran dari pihak Pemerintah Kota Cimahi,
"Bahwa pada pembentukan awal, untuk Cimahi, Damkar itu satu rumpun dengan Satpol PP, karena sama-sama satu Kemendagri, cuma beda direktoratnya saja, Direktorat Damkar, kami Direktorat Satpol PP" jelasnya.
Menurutnya, sebetulnya itu tidak bermasalah,
"Tetapi yang jadi masalah, kasihan yang di Damkar, misalkan kalau ada bantuan dari Luar Negeri, jika Damkar berdiri sendiri, pasti akan dapat bantuan, baik itu kendaraan maupun sarana prasarana lainnya," imbuhnya.
Karena Damkar masih bergabung dengan Satpol PP,
"Akhirnya bantuan tersebut tidak tersalurkan ke kita, untuk Damkar," ungkap Titi.
Ia juga memohon kepada pihak organisasi atau kebijakan pihak terkait, untuk masalah Damkar dan Satpol PP ini mana yang terbaik,
"Apakah Satpol PP akan terpisah dengan Damkar atau bagaimana? Karena memang dalam aturan, Damkar itu harus berdiri sendiri," ulasnya.
Namun, saat dipertanyakan, apakah kedepannya Damkar akan berdiri sendiri,
"Insyaallah, karena memang jalur yang harus kita tempuh itu seperti membuat rekomendasi dan sebagainya sudah dilaksanakan oleh bidang Damkar, dan sudah tersampaikan ke organisasi bahwa memang pada dasarnya kita itu harus terpisah, semua jalurpun sudah ditempuh oleh kami berikut tahapan-tahapannya, tinggal menunggu keputusan saja," tandas Titi. (Sinta)
0 Komentar