Cimahi, Ragam Indonesia News - Anggota DPRD Kota Cimahi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sekaligus sebagai Ketua DPD PKS Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, membenarkan keluhan-keluhan dari 1000 konstituennya, mengeluhkan masalah pendidikan disekolah swasta biayanya cukup tinggi.
Hal itu diungkapkan Wahyu saat dirinya menggelar reses persidangan ke III yang dihadiri sebanyak 1000 lebih konstituennya dari 50 RW tiap-tiap Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Cibeber digelar di Gedung Aula Asrama Budi Luhur jalan Kerkof nomor 214 Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan. Beberapa waktu yang lalu.
"Dari peserta 1000 orang yang hadir ada beberapa orang yang mengadu terkait masalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," ungkap Wahyu yang akrab dipanggil Wiwit ini.
Memang Kata Wiwit, hal yang paling krusial disampaikan oleh masyarakat kepada dirinya terkait masalah pendidikan.
"Mereka berharap bahwa warga yang masih sekolah disekolahan swasta mereka berharap biaya pendidikannya tidak tinggi," ucap Wit.
Itupun sudah disampaikan oleh Wit kepada pihak konstituennya bahwa semuanya perlu ada kerjasama dari semua pihak.
"Yaitu kerjasamanya termasuk pemerintah Kota dan DPRD, bagaimana caranya untuk mengantisipasi agar yang paling utama untuk siswa yang sekolah di swasta itu biaya pendidikannya supaya dapat terjangkau," tegas Wit.
Sedangkan respon dari Wiwit itu sendiri, terhadap aspirasi masyarakat tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Cimahi.
"Bagaimana cara pemecahan masalah yang diajukan oleh masyarakat Kota Cimahi kepada Dinas Pendidikan Kota Cimahi," ungkap Wit kembali.
Begitu pula Wit akan memperjuangkan keinginan masyarakat tersebut, dan pihaknya akan membahas secara serius dengan Pemerintahan Kota Cimahi.
"Apakah Pemerintahan Kota Cimahi itu bisa memberikan kontribusi APBD ataupun mengalokasikan APBD nya untuk meringankan biaya mereka," tegas Wit.
Memang diakui oleh Wit, bahwa saat ini pemerintah Kota Cimahi sudah teralokasikan dengan program yang ada.
"Cuman mungkin, karena masih terbatas baik jumlah maupun jumlah kuantitinya, dan kualitasnya," terang Dia.
Bahkan usulan-usulan lainnya juga banyak, kata Wiwit, seperti masalah tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Yaitu dalam masalah sosial itu, masyarakat juga mengeluhkan tidak mendapatkan PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kalaupun mereka mendapatkan bantuan PKH tetapi beberapa tahun kebelakang itu sudah tidak dapat lagi," ujar Wit.
Bahkan Witpun berjanji, secara konsekwen pihaknya akan tetap berkoordinasi masalah pendidikan dengan Dinas Pendidikan, dan masalah sosial dengan Dinas Sosial.
"Saya tetap akan berkoordinasi dengan Dinsos Kota Cimahi, kira-kira seperti apa penyelesaiannya? Apakah mereka tadi yang sudah dapat bantuan itu bisa dibantu? Atau warga yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah menerima bantuan, apakah bisa dimasukan kedalam data yang dikelola oleh Dinsos Kota Cimahi," ucapnya.
Bahkan tidak itu saja, lanjut Wit, seperti masalah sampah, itupun jadi perhatian semua pihak.
"Di Cimahi masalah sampah memang cukup besar, bahwa di Cimahi produksi sampah ada 270 Ton, tetapi pemerintah Kota Cimahi masih bisa mengelola kurang lebih 50 Ton per hari," tukas Wit.
Harapan Wit, kedepannya Pemerintahan Kota Cimahi bisa lebih meningkatkan dalam hal masalah pengelolaan sampah di Kota Cimahi. (Bagdja)
0 Komentar