CIMAHI, RIN - Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun 2024 para konstituen harus memahami makna dari pesta demokrasi yang merupakan pesta rakyat yang dapat menentukan wakil rakyat yang paham terhadap masyarakat.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Cimahi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Supiyardi, S.Pd.I., M.Si, dalam reses yang digelarnya di Daerah Pemilihannya (Dapil) 3 Cimahi, Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong, yang bertempat di Aula Aliyardi Education Center, Jalan Rancabentang No. 256, Cibeureum Cimahi Selatan, Sabtu (27/1/2024).
"Maka dari itu, dalam reses ini selain menyampaikan beberapa tupoksi anggota dewan juga menyampaikan keberhasilan Kota Cimahi," ujar Supiyardi.
Mengingat pentingnya pesta demokrasi di tahun politik ini, maka Supiyardi menekankan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam Pilpres maupun Pileg.
"Jadi, masyarakat jangan sampai menganggap pesta demokrasi ini tidak penting, karena kita akan mencari wakil rakyat yang bagus yang berpihak pada masyarakat," terangnya.
Dengan artian, supaya masyarakat dapat memilih teman-teman anggota dewan yang kedepannya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat juga yang mampu bekerjasama dengan pemerintah kota.
"Tidak saling memusuhi, tetapi harus yang bisa membangun kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga kebijakan untuk masyarakat pun aman," tegas Supiyardi
Jadi, Supiyardi melanjutkan, jangan sampai masyarakat Cimahi memilih wakil rakyat yang tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah (eksekutif), dengan kata lain disini masyarakat harus cerdas dalam memilih wakil rakyat kedepan.
Dalam reses kali ini, Supiyardi mengundang 1000 konstituen yang terbagi dalam 4 sesi pertemuan.
Dan dalam reses ini Supiyardi dihujani dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari konstituen seputar aspirasi-aspirasi di tahun sebelumnya yang belum terealisasi, juga aspirasi yang sudah terealisasi tetapi kurang optimal dalam pelaksanaannya.
"Seperti rutilahu yang sampai saat ini pengajuan dananya belum cair, kemudian usulan jalan pengaspalan yang sudah 2 sampai 3 kali tidak terealisasi sampai saat ini, lalu jalan setapak yang hanya dilakukan 100-200 meter dalam 1 tahun, kemudian PJG yang hanya 10 titik atau 6 titik, termasuk soal CCTV masih kurang semua," bebernya.
Tetapi karena ia sebagai salah satu anggota dalam pemerintahan, tentunya Supiyardi memberikan pemahaman kepada konstituennya mengenai anggaran pemerintah kota yang terbatas.
"Sekarang itu sistemnya kan harus dengan cara-cara SIPD, pengajuan dulu, setelah itu diproses kemudian tahun berikutnya baru terealisasi, tetapi karena banyaknya pengajuan, sedang APBD Kota Cimahi terbatas, jadi yang terealisasi juga terbatas," paparnya.
Akhirnya, dengan diberikannya pemahaman seperti ini oleh Supiyardi pada konstituennya sehingga kondusif, maka tidak ada lagi adanya pemikiran negatif dari masyarakat kepada pemerintah.
(Sinta)
0 Komentar