CIMAHI — Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, H. Nabsun, menegaskan komitmen legislatif untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui agenda reses. Berbagai persoalan krusial mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, hingga pengelolaan sampah menjadi sorotan utama warga.
H. Nabsun menyampaikan bahwa salah satu aspirasi yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti adalah kondisi infrastruktur jalan yang rusak, seperti jalan ataupun "Rutilahu", serta keluhan terkait sistem zonasi pendidikan dan pembebasan biaya BPJS Kesehatan.
"Sebagai wakil rakyat, aspirasi ini harus kita perjuangkan. Soal terkabul atau tidaknya, tentu melihat kondisi anggaran daerah," ujar Nabsun saat ditemui usai kegiatan reses.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi saat ini tengah menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Defisit anggaran daerah tercatat mencapai lebih dari Rp57 miliar pada tahun ini.
Menanggapi kondisi tersebut, Nabsun mendorong jajaran pimpinan daerah untuk aktif mencarisolusi penambahan anggaran dari pemerintah pusat maupun kementerian.
"Kalau ada anggaran, kenapa tidak (direalisasikan)? Tapi kalau anggaran daerah terbatas, Wali Kota harus bisa kreatif mengajukan bantuan ke Kemendagri atau pemerintah pusat untuk pembangunan di Kota Cimahi," tegasnya.
Ia mencontohkan beberapa proyek strategis seperti pembangunan underpass dan perbaikan jembatan ambruk yang membutuhkan pendampingan anggaran, meskipun sebagian pendanaannya dibantu oleh pemerintah provinsi.
Selain infrastruktur, Nabsun memberi penekanan khusus pada sektor pendidikan. Menurutnya, persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi masih sering dikeluhkan masyarakat karena batasan wilayah yang ketat.
Ia juga menegaskan bahwa sistem penerimaan saat ini dilakukan secara transparan tanpa ada intervensi atau "titipan" dari pihak mana pun, termasuk anggota dewan.
"Sekarang tidak ada lagi yang bisa titip-menitip, anggota dewan pun tidak ada yang berani. Semua harus sesuai aturan. Harapan kita, tahun depan tata kelola anggaran lebih lancar dan program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan serta pendidikan masyarakat bisa menjadi prioritas utama," pungkasnya.
Wartawan:AS
Editor: Aep Saripudin
Postingan
0 Komentar