CIMAHI, RIN - 23 Juli 2025 – Aroma demokrasi sejati tercium kental di Komplek Veteran KCPRI RT 007 RW 006, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, pagi ini. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa, M.Si., tak sungkan menyapa langsung konstituennya dalam agenda Reses III Tahun Sidang 2024-2025. Politikus yang berdedikasi ini hadir bukan sekadar formalitas, melainkan untuk mendengarkan denyut nadi masyarakat dari dekat.
Momen reses ini menjadi panggung bagi warga untuk menumpahkan unek-unek mereka. Buky Wibawa terlihat begitu fokus, mencermati setiap keluh kesah dan harapan yang disampaikan, menegaskan komitmennya sebagai representasi rakyat Jawa Barat. "Kegiatan reses ini sangat vital untuk memastikan bahwa suara masyarakat sampai ke tingkat pengambilan kebijakan," tegasnya.
Menyibak Borok Pendidikan hingga Ancaman Ekonomi Digital
Diskusi yang hangat pagi itu mengungkap beragam persoalan yang mendera masyarakat. Buky Wibawa turut meluruskan isu larangan study tour yang sempat menjadi polemik. "Tidak ada larangan mutlak, namun jika terkait nilai sekolah, tentu berbeda," jelasnya, menyoroti pentingnya regulasi yang bijak.
Tak hanya itu, efisiensi anggaran pembangunan ruang kelas yang belum merata di Jawa Barat menjadi perhatian serius. Sorotan tajam juga diarahkan pada sistem SPMB yang dinilai masih jauh dari kata efisien. "Masyarakat masih kesulitan, bahkan ada kecurigaan 'permainan' di lapangan. Ini tugas berat Gubernur dan Dinas Pendidikan untuk berbenah!" seru Buky, menyuarakan keresahan warga.
Isu pengangguran di Jawa Barat yang mencapai 3,5 juta jiwa pun tak luput dari bidikan. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah bahaya laten pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol). Dalam sambutannya Buky Wibawa dengan tegas mengingatkan, "Judol bukan jalan keluar dari kemiskinan, malah jurang kesengsaraan!" Ia berharap pemerintah dapat bergandengan tangan dengan aparat penegak hukum untuk menyelamatkan masyarakat dari jerat digital yang kian meresahkan ini.
Reses ini, menurut Buky Wibawa, adalah peta jalan bagi DPRD Jabar. "Dari sini kita tahu, di mana 'bolong-bolong pembangunan' yang belum dirasakan rakyat," pungkasnya. Segala aspirasi yang terkumpul akan menjadi amunisi berharga dalam merumuskan kebijakan yang lebih memihak rakyat serta menjadi landasan kuat untuk agenda legislasif dan penganggaran provinsi.
(AS)
0 Komentar