CIMAHI RIN– Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menuai kritik keras terkait lemahnya komitmen anggaran terhadap pembangunan kepemudaan, terutama soal ketersediaan gedung pemuda.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cimahi, Barkah Setiawan, secara terang-terangan menyoroti kondisi ini, menyebutnya "tidak elok" karena pemuda hingga kini belum memiliki gedung permanen dan masih terus berpindah-pindah tempat sewaan.
"PR terbesar hari ini, termasuk PR Pemkot Cimahi, adalah soal gedung pemuda. Sampai hari ini pemuda tidak punya gedung. Masih ngontrak dari tempat ke tempat. Ini tidak elok," tegas Barkah saat dihubungi pada Senin (16/6/25).
Politikus Partai Gerindra ini berpendapat bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di kalangan pemuda tidak cukup hanya dengan program seremonial belaka. Pemerintah, menurutnya, wajib menyediakan infrastruktur dan kelembagaan yang kokoh, termasuk gedung pemuda yang representatif.
Ia optimis, meskipun APBD Cimahi tidak terlalu besar, Pemkot mampu menyisihkan anggaran untuk mendukung regenerasi pemuda yang jelas.
Stagnasi KNPI dan Prioritas yang Keliru
Selain masalah gedung, Barkah juga menyoroti stagnasi gerakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dinilai terlalu sering terjebak dalam simbolisasi jabatan ketua tanpa didukung sistem kelembagaan yang berjalan.
Sebagai mantan Sekretaris KNPI Kota Cimahi di awal pembentukan kota ini, Barkah merasakan langsung kurangnya perhatian Pemkot terhadap penguatan kelembagaan pemuda.
"Gerakan KNPI itu sistemik. Apa artinya ketua kalau tidak ada dukungan dari organisasi yang bernaung di dalamnya. Sejauh ini masyarakat juga tidak banyak tahu soal peran KNPI, karena sosialisasi ke bawah kurang maksimal," ungkapnya.
Barkah menegaskan bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi pelengkap seremonial atau alat legitimasi politik menjelang pemilu. Ia bahkan meragukan efektivitas program Pemkot Cimahi yang menargetkan pencetakan 10 ribu tenaga kerja siap pakai jika wadah dan fasilitas pengembangan pemuda seperti KNPI tidak diperkuat terlebih dahulu.
"Targetkan Pak Wali dan Pak Wakil soal 10 ribu tenaga kerja itu bagus, tapi siapa yang disiapkan? Saya yakin banyaknya ada di KNPI. Tapi kalau KNPI tidak diberi ruang dan fasilitas yang layak, bagaimana bisa bergerak?" ucap Barkah, menyoroti kesenjangan antara target muluk dengan realitas infrastruktur kepemudaan yang minim.
Barkah berharap, pemerintahan Wali Kota Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira dapat menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pemuda. Komitmen ini, menurutnya, bisa dimulai dengan menyediakan gedung pemuda yang permanen sebagai bukti keseriusan pemerintah.
"Mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini bisa lebih jelas. Artinya jelas itu ya, punya gedung sendiri, tidak lagi kontrak sana-sini. Pemerintah harus punya perhatian yang serius," tandas Barkah, menekankan pentingnya langkah konkret dari Pemkot Cimahi.
0 Komentar